Others

KENALI PERPAJAKAN DI PADI UMKM BESERTA POIN-POINNYA BAGIAN II

Summary

Hadir sebagai platform digital pengadaan barang BUMN pada bulan Agustus 2020 lalu, Pasar Digital (PaDi) UMKM adalah platform yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN sinergi bersama BUMN untuk memonitor kontribusi BUMN terhadap UMKM di seluruh Indonesia. Fitur PaDi UMKM meliputi Control […]

KENALI PERPAJAKAN DI PADI UMKM BESERTA POIN-POINNYA BAGIAN II

Hadir sebagai platform digital pengadaan barang BUMN pada bulan Agustus 2020 lalu, Pasar Digital (PaDi) UMKM adalah platform yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN sinergi bersama BUMN untuk memonitor kontribusi BUMN terhadap UMKM di seluruh Indonesia. Fitur PaDi UMKM meliputi Control Tower Dashboard yang menjadi pusat data dan informasi real time UMKM Indonesia, PaDi UMKM B2B yaitu Pasar Digital bagi BUMN untuk berbelanja langsung ke UMKM dengan konsep B2B, PaDi UMKM B2C yang membantu UMKM untuk mengakses pasar B2C lewat berbagai marketplace secara terpusat, dan PaDi UMKM Financing yang membantu pengembangan UMKM melalui fasilitas pembiayaan. Daftar UMKM PaDi diharapkan mampu membantu secara total UMKM di Indonesia.

PaDi UMKM B2B telah memberikan kemudahan bagi para pelanggan dengan adanya fitur penghitungan pajak yang terotomatisasi. Meskipun demikian, akan lebih baik jika kita mengenal lebih dalam tentang sistem dan tata cara perpajakan di PaDi UMKM B2B sebelum Anda Daftar UMKM PaDi. Sebelum membahas soal perpajakan yang ada di PaDi UMKM B2B, mari kita kenal dulu istilah untuk penjual dan pembeli berdasarkan kewajiban perpajakannya:

Ada 2 jenis pajak yang menjadi perhitungan pada setiap transaksi di PaDi UMKM B2B yang perlu diketahui sebelum Daftar UMKM PaDi :

Perlu diketahui sebelum Daftar UMKM PaDi yaitu Pajak PPn, Pajak Pertambahan Nilai atau PPn adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berikut beberapa ketentuan penghitungan pajak PPn di PaDi UMKM B2B: Besaran pajak yang berlaku di PaDi UMKM adalah 10% dari total transaksi yang dilakukan. Berlaku baik Pembeli WAPU maupun Non WAPU saat melakukan transaksi ke Penjual PKP. Untuk transaksi Pembeli WAPU dengan nilai Rp10 juta atau lebih ke Penjual PKP, pajak PPn akan disetorkan oleh Pembeli (BUMN) WAPU. Dalam hal ini jumlah pajak PPn yang berlaku tidak dibayarkan pembeli saat bertransaksi di PaDi UMKM B2B. Untuk transaksi Pembeli WAPU dengan nilai dibawah Rp10 juta ke Penjual PKP, pajak PPn akan disetorkan oleh Penjual PKP. Dalam hal ini jumlah pajak PPn yang berlaku menjadi penambah jumlah yang harus dibayarkan pembeli saat bertransaksi di PaDi UMKM B2B. Untuk transaksi Pembeli Non WAPU ke Penjual PKP (tanpa batas nominal transaksi), pajak PPn akan disetorkan oleh Penjual PKP. Dalam hal ini jumlah pajak PPn yang berlaku menjadi penambah jumlah yang harus dibayarkan pembeli saat bertransaksi di PaDi UMKM B2B. Untuk transaksi ke Penjual Non PKP tidak akan berlaku penghitungan pajak PPn (untuk pembeli WAPU maupun Non WAPU).

Selanjutnya yang perlu diketahui sebelum Daftar UMKM PaDi yaitu Pajak PPh, Pajak Penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Berikut beberapa ketentuan penghitungan pajak PPh di PaDi UMKM B2B: Perhitungan Pajak PPh dilakukan berdasarkan jenis barang yang ditransaksikan ( barang tersebut termasuk kedalam barang yang dikenakan pajak atau tidak ). Pajak PPh yang berlaku pada masing-masing produk berbeda-beda ( ditentukan oleh penjual berdasarkan jenis produk yang ditawarkan, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku ). Perhitungan besar nominal masing-masing pajak PPh mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Pajak PPh dikenakan kepada penjual PKP dan non PKP. Pemungutan dan penyetoran pajak PPh dilakukan oleh pembeli (BUMN) WAPU maupun Non WAPU.